SME Patanian

Ekonomi Patani di Bawah Bayang Konflik: Peluang dan Ancaman Tak Berakhir



Pasar-pasar kecil Patani melayang aroma nasi dagang dan kerupuk ikan menguar setiap pagi. Pedagang membuka lapak dengan senyum yang dipaksakan, berharap hari itu tidak terdengar suara siren dan tembakan peluru di kampung halamannya. Di wilayah yang disebut “Deep South” Thailand ini. Kegiatan ekonomi selalu berjalan berdampingan dengan ketakutan. Dua puluh tahun lebih konflik berlalu, dan meski pemerintah menjanjikan pembangunan, bagi rakyat kecil Patani, perdamaian masih terasa seperti kemewahan.

Patani yang meliputi provinsi Yala, Narathiwat, Pattani, dan sebagian Songkhla. Sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan mayoritas; Melayu-Muslim. Penduduk lokal memiliki peluang untuk menjadi pusat industri halal di Asia Tenggara, dari makanan, pakaian, hingga pariwisata religi. Perjalanan ekonomi semacam ini bisa menjadi tulang punggung bagi kemandirian masyarakat.
Namun, potensi itu terus terhalang oleh kenyataan pahit; keamanan yang rapuh, ketimpangan pembangunan, dan rasa tidak dipercaya oleh pemerintah pusat.


Peluang yang Tertahan

Pemerintah Thailand sebenarnya telah meluncurkan beberapa program pembangunan ekonomi, termasuk Southern Border Provinces Halal Development Plan. Dengan bertujuan; menjadikan kawasan selatan sebagai pusat produk halal nasional. Tapi di lapangan realitas, dampak masih jauh dari harapan yang ingin dicapai. Proyek-proyek besar lebih sering dikelola oleh investor luar, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

“Anak muda di sini punya ide bisnis hebat, tapi mereka takut gagal karena situasi tidak pasti,” ujar seorang wirausahawan muda dari Narathiwat dalam wawancara dengan media lokal. “Kalau malam ada baku tembak, siapa yang mau datang belanja?”

Laporan dari BenarNews (5 September 2024) mencatat bahwa insiden keamanan termasuk serangan terhadap aparat dan pembakaran infrastruktur masih sering terjadi di provinsi selatan. Bahkan pada pertengahan tahun 2024, Bangkok Post melaporkan puluhan menara telekomunikasi dan tiang listrik dibakar secara terkoordinasi, mengakibatkan gangguan komunikasi dan distribusi logistik. Bagi pedagang kecil, gangguan seperti ini bisa mematikan usaha seketika.


Rakyat Jadi Korban Tak Kasatmata

Dalam wacana keamanan nasional, yang sering disorot adalah operasi militer dan negosiasi politik. Namun jarang ada yang menyoroti bagaimana rakyat kecil menanggung biaya sosial dan ekonomi dari konflik ini.
Bagi petani yang tak bisa ke ladang karena patroli bersenjata, atau bagi ibu-ibu penjual kue yang kehilangan pelanggan karena jalan ditutup.

Sejak 2004, lebih dari 7.000 orang telah tewas di wilayah selatan, sebagian besar warga sipil. Ribuan anak kehilangan orang tua, dan ratusan keluarga kehilangan mata pencaharian. Situasi ini melahirkan lingkaran kemiskinan dan ketidakpastian yang sulit diputus.
Ketika ekonomi stagnan, keputusasaan mudah tumbuh dan konflik pun menemukan bahan bakarnya sendiri.


Ekonomi Sebagai Jalan Menuju Damai

Rakyat Patani tidak menolak pembangunan. Mereka menolak pembangunan tanpa partisipasi. Mereka tidak menolak investasi, tapi menolak ketika uang masuk tanpa memberi ruang bagi suara lokal.
Jika pemerintah benar-benar ingin membangun perdamaian, ia harus memulai dari bawah: memperkuat UMKM, membuka akses modal, membangun infrastruktur yang tahan terhadap konflik, dan yang paling penting mendengarkan masyarakat yang selama ini dibungkam oleh rasa takut.

Konflik Patani tidak akan selesai hanya di meja rundingan damai (negosiasi). Ia akan selesai ketika rakyatnya bisa berdagang tanpa rasa curiga, ketika anak muda bisa membuka kafe tanpa takut pengepungan aparat keamanan, dan ketika ekonomi tumbuh dari tangan masyarakat sendiri.

Selama peluru masih lebih keras daripada suara pedagang kecil, Patani tidak akan tenang. Tapi di balik reruntuhan dan trauma, semangat rakyat tetap hidup dalam bentuk dagangan kecil, doa di masjid, dan harapan sederhana: hidup damai di tanah sendiri.

Penulis : WR. Kasyafah
Editor : Fly Akira


Sumber:


[1] The Diplomat. “Locked in Unrest: Southern Thailand’s Insurgency 20 Years On.” (November 2024).
[2] BenarNews. “Concerns Grow over Southern Thailand Security Situation.” (5 September 2024).
[3] Bangkok Post. “Deep South Mobile Phone Antennas, Power Poles Torched.” (16 Mei 2024).
[4] Bangkok Post. “Security Agencies Monitoring Southern Separatist Activists.” (Juli 2024).
[5] Wawancara lapangan dan analisis redaksi TUNAS PRES.
ใหม่กว่า เก่ากว่า